Div Humas

Author: Admin

  • Polda Metro Jaya Jelaskan Alasan Parkir Berbayar, Ajak Publik Tetap Tertib dan Nyaman

    Polda Metro Jaya Jelaskan Alasan Parkir Berbayar, Ajak Publik Tetap Tertib dan Nyaman

    Jakarta – Sebuah video viral di TikTok memperlihatkan adanya parkir berbayar di lingkungan Polda Metro Jaya. Pengunggah dalam video tersebut menuntut agar parkir digratiskan dengan alasan Polda Metro Jaya merupakan kantor pelayanan publik yang seharusnya memberikan kemudahan kepada masyarakat.

    Menanggapi hal itu, Kayanma Polda Metro Jaya AKBP Agus Rizal menegaskan bahwa parkir berbayar di lingkungan Polda Metro Jaya memiliki dasar hukum yang jelas. Kebijakan ini diterapkan berdasarkan ketentuan pemerintah pusat maupun daerah yang mengatur pemanfaatan aset negara secara resmi dan bertanggung jawab.

    Agus menjelaskan, tarif parkir mengacu pada Pergub DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2017, dengan tarif untuk mobil berkisar Rp 3.000–Rp 12.000 per jam, bus dan truk Rp 4.000–Rp 12.000 per jam, sepeda motor Rp 1.000–Rp 4.000 per jam, serta sepeda Rp 1.000 sekali parkir. Selain itu, kebijakan parkir juga berlandaskan PMK No. 115/PMK.06/2020 mengenai pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) yang harus memberikan pemasukan kepada negara melalui PNBP.

    Agus menegaskan bahwa Polda Metro Jaya bukan satu-satunya instansi pemerintah yang menerapkan parkir berbayar. Sejumlah fasilitas pelayanan publik seperti Polda Jawa Timur, Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, RSUP Fatmawati, RS Harapan Kita, hingga beberapa RSUD di Jabodetabek dan daerah lain juga menjalankan kebijakan serupa demi menjaga ketertiban dan kualitas pelayanan.

    “Kami mengajak masyarakat untuk tetap menggunakan kantong parkir resmi, selalu meminta karcis, dan segera melaporkan jika ada pungutan liar. Silakan hubungi Call Center Polisi 110 bila menemukan pelanggaran,” tutup AKBP Agus Rizal, seraya memastikan bahwa Polda Metro Jaya terus meningkatkan kenyamanan dan keamanan pelayanan publik.

  • Polda Metro Jaya Jelaskan Alasan Parkir Berbayar, Ajak Publik Tetap Tertib dan Nyaman

    Polda Metro Jaya Jelaskan Alasan Parkir Berbayar, Ajak Publik Tetap Tertib dan Nyaman

    Jakarta – Sebuah video viral di TikTok memperlihatkan adanya parkir berbayar di lingkungan Polda Metro Jaya. Pengunggah dalam video tersebut menuntut agar parkir digratiskan dengan alasan Polda Metro Jaya merupakan kantor pelayanan publik yang seharusnya memberikan kemudahan kepada masyarakat.

    Menanggapi hal itu, Kayanma Polda Metro Jaya AKBP Agus Rizal menegaskan bahwa parkir berbayar di lingkungan Polda Metro Jaya memiliki dasar hukum yang jelas. Kebijakan ini diterapkan berdasarkan ketentuan pemerintah pusat maupun daerah yang mengatur pemanfaatan aset negara secara resmi dan bertanggung jawab.

    Agus menjelaskan, tarif parkir mengacu pada Pergub DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2017, dengan tarif untuk mobil berkisar Rp 3.000–Rp 12.000 per jam, bus dan truk Rp 4.000–Rp 12.000 per jam, sepeda motor Rp 1.000–Rp 4.000 per jam, serta sepeda Rp 1.000 sekali parkir. Selain itu, kebijakan parkir juga berlandaskan PMK No. 115/PMK.06/2020 mengenai pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) yang harus memberikan pemasukan kepada negara melalui PNBP.

    Agus menegaskan bahwa Polda Metro Jaya bukan satu-satunya instansi pemerintah yang menerapkan parkir berbayar. Sejumlah fasilitas pelayanan publik seperti Polda Jawa Timur, Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, RSUP Fatmawati, RS Harapan Kita, hingga beberapa RSUD di Jabodetabek dan daerah lain juga menjalankan kebijakan serupa demi menjaga ketertiban dan kualitas pelayanan.

    “Kami mengajak masyarakat untuk tetap menggunakan kantong parkir resmi, selalu meminta karcis, dan segera melaporkan jika ada pungutan liar. Silakan hubungi Call Center Polisi 110 bila menemukan pelanggaran,” tutup AKBP Agus Rizal, seraya memastikan bahwa Polda Metro Jaya terus meningkatkan kenyamanan dan keamanan pelayanan publik.

  • FWP: Polda Metro Jaya dan PWI Jaya Kolaborasi Gelar UKW pada 15–16 Desember 2025

    FWP: Polda Metro Jaya dan PWI Jaya Kolaborasi Gelar UKW pada 15–16 Desember 2025

    JAKARTA – Forum Wartawan Polri (FWP) bersama Polda Metro Jaya menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jaya untuk menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW) pada 15–16 Desember 2025. Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat profesionalisme jurnalis yang bertugas meliput aktivitas kepolisian, sekaligus menindaklanjuti instruksi langsung Kapolri.
    Koordinasi pelaksanaan UKW digelar di ruang Kabid Humas Polda Metro Jaya pada Rabu (3/12). Pertemuan tersebut mempertemukan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, Ketua PWI Jaya Kesit Budi Handoyo, Sekretaris PWI Jaya Arman Suparman, serta Ketua FWP Achmad Faruk.


    Kombes Pol Budi Hermanto menyatakan Polda Metro Jaya memberikan dukungan penuh agar standar kompetensi wartawan yang bertugas di wilayah hukum Polda Metro Jaya semakin terverifikasi dan profesional. Menurutnya, UKW merupakan implementasi nyata dari arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
    “Kapolda sangat mendukung kegiatan ini. Apalagi ini juga merupakan perintah langsung dari Bapak Kapolri yang harus segera kami realisasikan,” ujar Budi.
    Sebelumnya, Kapolri menyampaikan dukungannya pada program UKW saat menghadiri peluncuran Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Kota Serang, Banten, Minggu (30/11). Dalam kesempatan tersebut, Kapolri tampak berdiskusi serius dengan Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir terkait peningkatan kualitas jurnalisme nasional.

    Budi menambahkan, pelaksanaan UKW bukan semata kegiatan administrasi, tetapi langkah strategis memastikan setiap wartawan memiliki kemampuan profesional, memahami etika kerja, serta mampu menyajikan informasi yang akurat kepada publik.
    “UKW bukan hanya meningkatkan kualitas pemberitaan, tetapi juga memperkuat hubungan kemitraan antara Polda Metro Jaya dan insan pers,” lanjutnya.
    Sementara itu, Ketua PWI Jaya Kesit Budi Handoyo menegaskan pihaknya segera memulai proses teknis pelaksanaan, mulai dari penjadwalan, pendaftaran peserta, hingga penyusunan materi uji sesuai standar Dewan Pers.

    Budi berharap UKW bersama Polda Metro Jaya dan FWP dapat menjadi momentum memperkuat ekosistem jurnalisme yang kredibel, khususnya bagi wartawan yang meliput bidang kepolisian.
    Penyelenggaraan UKW ini diharapkan menjadi langkah nyata meningkatkan profesionalisme wartawan dan memperkuat kualitas informasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

  • Untitled post 12

    Layanan 110 Datang Tepat Waktu, Polisi Selamatkan Dua Penumpang dari Pemerasan di Priok

    Jakarta – Tiga pria ditangkap polisi setelah diduga memeras dua penumpang yang baru tiba dari Bandara Soekarno-Hatta di Jalan Enggano, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (1/12/2025) sekitar pukul 00.30 WIB. Berkat laporan cepat masyarakat melalui layanan darurat 110, korban berhasil diselamatkan sebelum mengalami kerugian lebih jauh.

    Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan bahwa laporan dari warga menjadi kunci penanganan cepat itu. Menurutnya, kedua korban awalnya baru mendarat di Terminal 2F Soetta lalu menumpangi mobil Toyota Avanza. Namun di perjalanan, mereka diminta membayar ongkos hingga Rp 780 ribu dan pintu kendaraan dikunci untuk memaksa korban menuruti permintaan tersebut. “Dengan laporan cepat, petugas dapat langsung bergerak dan mengamankan korban” ujarnya pada Rabu (3/12/2025).

    Merespons informasi yang diterima, Tim Patroli Jaga Jakarta Regu C yang dipimpin Aipda Khoirul Setyawan segera melakukan pencarian berdasarkan ciri kendaraan. Dalam waktu singkat, petugas menemukan kendaraan beserta pelaku dan korban di kawasan Jalan Enggano. Penangkapan berlangsung cepat dan tanpa perlawanan.

    Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Erick Frendriz menegaskan bahwa tindakan ini merupakan bentuk komitmen kepolisian menghadirkan rasa aman di wilayahnya. Ia memastikan, setiap laporan masyarakat akan ditindaklanjuti secepat mungkin agar pelaku kejahatan jalanan tidak memiliki ruang untuk beraksi. “Kami tidak akan memberi celah bagi pelaku yang mencoba merugikan masyarakat,” tegasnya.

    Dalam penindakan itu, polisi menyita satu unit Avanza warna hitam metalik, uang tunai, ponsel, kartu identitas, serta sepasang pelat nomor berbeda. Dua pelaku juga dinyatakan positif amphetamine dan methamphetamine berdasarkan tes urine awal. Seluruh terduga pelaku telah diserahkan ke Polres Metro Jakarta Utara untuk proses penyidikan lebih lanjut. Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melapor melalui layanan 110 apabila melihat tindakan mencurigakan, karena respons cepat dapat menyelamatkan keselamatan warga.

  • Pakar Komunikasi UI Nilai Komunikasi Publik Humas Polri Makin Positif

    Pakar Komunikasi UI Nilai Komunikasi Publik Humas Polri Makin Positif

    Pakar komunikasi yang juga Associate Professor Universitas Indonesia (UI), Devie Rahmawati, menilai langkah komunikasi publik yang dilakukan Humas Polri semakin menunjukkan arah positif. Devie menyebut transformasi pendekatan komunikasi Polri dalam beberapa tahun terakhir membuat institusi tersebut lebih dekat dan mudah diakses masyarakat.

    “Perubahan pola komunikasi Polri sangat terlihat. Tidak lagi satu arah, tapi membuka ruang dialog, respon cepat, dan penyampaian informasi yang lebih transparan,” kata Devie.

    Menurutnya, kebutuhan publik saat ini menuntut kecepatan, keakuratan, dan konsistensi informasi, terutama ketika menghadapi isu sensitif atau situasi krisis. Devie menilai Humas Polri mampu meningkatkan koordinasi internal sehingga informasi yang keluar lebih terstruktur dan dapat meredam potensi disinformasi.

    “Humas Polri sekarang lebih adaptif terhadap dinamika opini publik. Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

    Ia menyoroti penggunaan kanal digital sebagai salah satu langkah strategis. Polri dinilai cukup aktif mengelola komunikasi melalui berbagai platform media sosial, baik untuk penyampaian informasi maupun edukasi publik.

    “Ruang digital bukan hanya tempat Polri hadir, tapi juga tempat Polri membangun kedekatan dengan masyarakat. Konten informatif dan humanis terbukti efektif,” kata Devie.

    Meski begitu, Devie menilai peningkatan kompetensi komunikasi di lingkungan Humas Polri harus terus dilakukan. Transformasi digital yang cepat membuat pola komunikasi publik semakin kompleks dan menuntut kemampuan baru.

    “Dengan pelatihan yang berkelanjutan dan strategi yang konsisten, Humas Polri bisa menjadi role model komunikasi publik institusi negara,” tuturnya.

    Devie menegaskan, komunikasi publik yang terbuka, responsif, dan berbasis data merupakan fondasi penting bagi Polri dalam membangun citra institusi yang profesional dan dipercaya masyarakat.

  • Kapolda Metro Jaya Tinjau Pelayanan di Polres Jakut

    Kapolda Metro Jaya Tinjau Pelayanan di Polres Jakut

    Kapolda Metro Jaya Tinjau Pelayanan di Polres Jakut

    Jakarta Utara, — Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri melakukan kunjungan kerja ke Polres Metro Jakarta Utara, Senin (1/12/2025) pagi, untuk meninjau pelayanan publik sekaligus memimpin Analisis dan Evaluasi (Anev) Situasi Kamtibmas Minggu ke-48.

    Kunjungan ini menjadi momentum evaluasi kesiapan Polda Metro Jaya menghadapi peningkatan aktivitas masyarakat, termasuk rangkaian aksi unjuk rasa yang diprediksi berlangsung sepanjang Desember.

    Kunjungan diawali pukul 09.30 WIB dengan pengecekan ruang pelayanan SPKT. Kapolda mengapresiasi kebersihan serta tata ruang yang dinilai representatif bagi pelayanan masyarakat. Ia menekankan pentingnya respons cepat dan profesional dalam setiap pengaduan.

    Peninjauan dilanjutkan ke beberapa booth inovasi pelayanan Polres Metro Jakut, seperti:

    • Booth Jaga Polsek Koja, yang diapresiasi karena inovasinya dalam pengawasan wilayah.
    • Booth Assessment Tahanan, dengan penegasan agar keamanan ruang tahanan menjadi prioritas dan mencegah barang terlarang masuk.
    • Booth Si Dokkes Go To Satker, yang dinilai efektif memenuhi kebutuhan kesehatan anggota.
    • Booth Tourism Patrol, sebagai dukungan pengamanan kawasan wisata di Jakarta Utara.
    • Booth Patroli Barcode, dengan penekanan agar patroli juga menyasar sekolah-sekolah untuk mencegah pelajar ikut aksi unjuk rasa.
    • Booth Police & Da’i To School, yang diminta untuk diperkuat jelang rencana aksi besar pada 10 Desember 2025.

    Usai pengecekan ruang Command Center, Kapolda turut mengapresiasi kinerja Call Center 110 Polres Metro Jakarta Utara yang dalam catatan internal mencapai akurasi respons 100 persen.

    Anev Kamtibmas dimulai pukul 10.50 WIB di Aula Wira Satya. Dalam pembukaannya, Kapolda menyoroti situasi kamtibmas yang relatif kondusif dalam sepekan terakhir, namun meminta jajaran tetap meningkatkan deteksi dini terhadap potensi gangguan.

    Wadir Intelkam memaparkan potensi unjuk rasa yang diprediksi terjadi pada Hari Papua (1 Desember), Reuni 212 (2 Desember), dan Peringatan Hari HAM (10 Desember). Informasi intelijen mencatat adanya kemungkinan pergerakan kelompok buruh, mahasiswa, hingga kelompok perusuh dari Bandung serta Jabodetabek.

    Pola aksi yang diprediksi menyebar dan tidak berkerumun dianggap perlu menjadi perhatian, termasuk modus penggunaan pakaian biasa sebelum berganti hitam-hitam saat situasi memanas.

    Instruksi intelijen kepada jajaran meliputi:

    • Pendataan ketat pelajar SMK/STM yang berpotensi ikut aksi.
    • Sosialisasi hukum dan kontra-narasi di media sosial untuk mencegah mobilisasi massa.
    • Penempelan target kelompok perusuh yang sudah dipetakan dan pengawasan ketat di titik kumpul.
    • Optimalisasi personel Brimob Nusantara untuk penanganan cepat jika eskalasi meningkat.

    Wadirkrimum dalam paparannya menyampaikan hasil Operasi Sikat yang berlangsung dua pekan, dengan 37 target operasi berhasil diungkap dan 202 tersangka ditangkap, termasuk temuan bahan berbahaya seperti sajam, bom molotov, busur panah, dan petasan.

    Potensi penyusupan ideologi anarkisme melalui kegiatan Pasar Gadis juga menjadi salah satu perhatian Polda Metro Jaya.

    Kabid Humas menyoroti pentingnya mengoptimalkan layanan Call Center 110 sebagai kanal utama respons cepat kepolisian. Narasi positif serta penyebaran informasi terverifikasi kepada publik disebut penting untuk meredam isu-isu viral yang berpotensi menyesatkan.

    Wakapolda Metro Jaya menekankan bahwa gaung Operasi Sikat harus terasa hingga masyarakat bawah agar memberikan efek pencegahan yang nyata.

    Irwasda menambahkan pesan etika bagi anggota agar tetap menjaga perilaku, termasuk tidak terpancing komentar provokatif di media sosial.

    Mengakhiri Anev, Kapolda Metro Jaya memberikan beberapa instruksi strategis:

    • Memperkuat deteksi dini dan langkah preventif jelang aksi unjuk rasa Desember.
    • Menyiapkan strategi ringan, terukur, dan berbasis analisis ancaman.
    • Mengoptimalkan komunikasi publik dan mitigasi media.
    • Meningkatkan kesiapsiagaan penanganan bencana, termasuk peralatan anggota.
    • Memastikan anggota menjaga integritas, kesehatan, dan tidak melakukan pelanggaran.

    Kegiatan Anev ditutup dalam situasi aman terkendali.

  • Hello world!

    Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!